Kemiskinan Provinsi Banten

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi menelaah gejala-gejala yang wajar dalam masyarakat seperti norma-norma, kelompok sosial lapisan masyarakat, lembaga masyarakatan, proses sosial, perubahan sosial dan kebudayaan serta perwujudannya. Gejala-gejala tersebut ada yang tidak berlangsung normal sebagaimana yang di kehendaki masyarakat merupakan gejala-gejala abnormal atau gejala-gejala patologis hal ini disebabkan adanya unsur-unsur masyarakat tidak dapat berfungsi sehingga menyebabkan kekecewaan dan penderitaan. Gejala-gejala abnormal dinamakan masalah-masalah sosial. Salah satu contoh masalah masyarakat adalah kemiskinan.

Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memilihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dalam kelompok tersebut. Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial yang tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara-negara yang sudah mempuyai kemapanan di bidang ekonomi. Kemiskinan merupakan permasalahan yang di akibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Dengan adanya globalisasi ekonomi dan ketergantungan antar negara dapat memberikan tantangan dan kesempatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara dan juga memberikan resiko ketidakpastian perekonomian dunia. Indonesia menghadapi masalah yang cukup besar di berbagai bidang baik di bidang ekonomi, kependudukan maupun lingkungan hidup.

Pada umumnya semua akibat kebijakan pemmerintah yang tidak berpihak kepada peningkatan kesejahteran rakyat. Dampak dari berbagai kebijakan tersebut adalah masih banyaknya penduduk miskin di Indonesia. Menyadari masih banyaknya penduduk miskin di Indonesia maka penulis membuat tugas makalah ini dengan judul “Kemiskinan di Provinsi Banten” dimana penulis tinggal langsung di lingkungan sekitar Banten.

1.2 Rumusan dan Identifikasi Masalah

Masalah-masalah sosial berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Masalah tersebut bersifat sosial karena bersangkut paut dengan hubungan antar manusia dan di dalam kerangka bagian-bagian kebudayaan normative dan dinamakan masalah karena bersangkut paut dengan gejala-gejala yang menganggu kelanggengan dalam masyarakat. Dengan demikian masalah-masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial yang menyangkup segi moral. Dikatakan masalah karena menyangkut tata kelakuan immoral, berlawanan dengan hokum dan bersifat merusak. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan.

Masalah-masalah sosial yang berasal dari faktor ekonomis antara lain adalah kemiskinan, penggangguran dan sebagainya. Masalah-masalah yang berasalh faktor biologis contohnya penyakit sedangkan yang berasal dari faktor psikologis seperti penyakit syaraf, gangguan jiwa dan yang berasal dari kebudayaan menyankut perceraian, kejahatan, kenakalan anak-anak, konflik rasial dan keagamaan.

Adapun dibuatnya tugas makalah ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu mengenai permasalahan sosial dari faktor ekonomi yaitu kemiskinan yang akan saya bagi dalam beberapa pembahasan, sbb:

     a.       Pengertian kemiskinan

     b.      Penyebab-penyebab kemiskinan

     c.       Dampak Kemiskinan

     d.      Kemiskinan di Provinsi Banten

     e.       Cara mengatasi kemiskinan

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari pembuatan makalah ini, antara lain:

     a.       Mengungkapkan masalah kemiskinan yang terjadi di provinsi Banten

  b.  Meningkatkan rasa empati, tenggang rasa dan sosial terhadap masyarakat disekitar kita dan kesenjangan sosial
     c. Manfaat yang penulis harapkan dapat diambil, antara lain:

         *   Para pembaca mengetahui bagaimana cara untuk menaggulangi kemiskinan di Indonesia

         *  Para pembaca bisa berpartisipasi untuk menangulangi kemiskinan di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Kemiskinan

2.1.1        Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak, yang dapat di definisikan secara berbeda tergantung dari pengalaman dan prespektif para penilai/analis. Cara pandang masing-masing orang akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana kemiskinan terjadi, bagaimana cara mengatasi kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskian sebagai suatu kondisi yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per-kapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar minimum. Kebutuhan standar minimum. Kebutuhan standar minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK), yaitu batasan minimum pengeluaran per-kapita per-bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Sedangkan menurut Asian Development Bank/ ADB (199) memahami masalah kemiskinan sebagai perampasan terhadap asset-aset den kesempatan-kesempatan penting dimana individu pada dasarnya berhak atas haknya. Dari beberapa definisi mengenai kemiskinan dapat dinyatana bahwa kemiskinan adalah sebuah kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan; kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokok, memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan yang disebabkan oleh akibat sampingan dari suatu kebijakan yang tidak dapat dihindari.

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sbb:

a.         Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah konsep yang mengacu pada kepemilikian materi yang dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang/keluarga. Kedua istilah ini menunjukan pada perbedaan sosial (sosial distinction) yang ada dalam masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka (GK) dan indicator serta kriteria yang digunakan.

b.        Kemiskinan  Relatif

Kemiskinan relatif adalah konsep yang mengacu pada kepemilikian materi yang dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang/keluarga. Kedua istilah ini menunjukan pada perbedaan sosial (sosial distinction) yang ada dalam masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan berdasarkan perbandingan relative tingkat kesejahteraan antar penduduk.

 Kemiskinan menurut tingkatan kemiskinan adalah kemiskinan sementara dan kemiskinan kronis.

a.         Kemiskinan sementara

Kemiskinan sementara yaitu kemiskinan yang terjadi sebab adanya bencana alam.

b.        Kemiskinan kronis

Kemiskinan kronis yaitu kemiskinan yang terjadi pada mereka yang kekurangan ketrampilan, aset, dan stamina (Aisyah, 2001: 151).

Lingkaran Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty ), menurut Bayo (1996: 18) yang mengutip pendapat Chambers bahwa ada lima “ketidakberuntungan” yang melingkari orang atau keluarga miskin yaitu sebagai berikut:

a.         Kemiskinan (poverty)

b.        Masalah kerentanan (vulnerability).

c.         Masalah ketidakberdayaan.

d.        Lemahnya ketahanan fisik

e.         Masalah keterisolasian.

2.1.2        Penyebab-Penyebab Masalah Kemiskinan

Kartasasmita (1996;235), Sumodiningrat (1998:67) dan Baswir (1997:23) merumuskan bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan, menjadi:

a.    Kemiskinan natural, yaitu keadaan miskin karena awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan, atau kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan yang rendah. Kondisi kemiskinan seperti ini disebut sebagai “Persisten Poverty”, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun menurun.

b.   Kemiskinan kultural, mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha dan merubah tingkat kehidupannya.

c.     Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adail, distribusi asset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu saja. Munculnya kemiskinan structural disebabkan karena upaya-upaya penangulangan kemiskinan natural namun pelaksanaanya tidak seimbang, pemilikan sumberdaya tidak merata, kesempatan yang tidak sana menyebabkan keikutsertaan masyarakat tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Kemiskinan ini menurut Kartasasmita (1996:236) disebut juga “accidental poverty”, yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Golongan yang menderita kemiskinan structural ini misalnya para petani yang tidak memiliki tanah sendiri atau para petani yang memiliki tanah kecil sehingga hasilnya tidak mencukupi atau memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya.

Menurut Paul Spicker (2002, Poverty and the Welfare State : Dispelling the Myths, A Catalyst Working Paper, London: Catalyst) penyebab kemiskinan dapat dibagi dalam empat bagian, sbb:

a.      Individual explanation, diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri, seprti sifat malas, cacat bawaab, gagal dalam pekerjaan, dsb.

b.  Family explanation, diakibatkan faktor keturunan, dimana antar generasi terjadi ke tidak beruntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan.

c.    Subcultural explanation, akibat karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral dari masyarakat.

d. Structural explanation, menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan pembedaan status atau hak.

Menurut Sharp et al. (Sharp, A.M., Register, C. A., Grimes, P.W. (2000), Economics of Social Issues 14^th edition, New York: Irwin McGraw-Hill. Kemiskinan bersumber dari hal di bawah ini, yaitu:

a.         Rendahnya kualitas angkatan kerja.

Salah satu penyebab terjadi kemiskinan adalah karena rendahnya kualitas angkatan kerja. Kualitas angkatan kerja ini bisa dilihat dari angka buta huruf. Sebagai contoh Amerika Serikat hanya mempunyai angka buta huruf sebesar 1%, dibandingkan Ethiopia yang mempunyai angka di atas 50%.

b.        Akses yang sulit terhadap kepemilikan modal.

Kepemilikan modal yang sedikit serta rasio antara modal dan tenaga kerja (capital-to-labor ratios) menghasilkan produktivitas yang rendah yang pada akhirnya menjadi faktor penyebab kemiskinan.

c.         Rendahnya tingkat penguasaan teknologi.

Negara-negara dengan penguasaan teknologi yang rendah mempunyai tingkat produktivitas yang rendah pula. Tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan terjadinya pengangguran. Hal ini disebabkan oleh kegagalan dalam mengadaptasi teknik produksi yang lebih modern. Ukuran tingkat penguasaan teknologi yang rendah salah satunya bisa dilihat dari penggunaaan alat-alat produksi yang masih bersifat tradisional.

d.        Penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Negara miskin sumber daya yang tersedia tidak dipergunakan secara penuh dan efisien. Pada tingkat rumah tangga penggunaan sumber daya biasanya masih bersifat tradisional yang menyebabkan terjadinya inefisiensi.

e.         Pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurut teori Malthus jumlah penduduk berkembang sesuai deret ukur sedangkan produksi bahan pangan berkembang sesuai deret hitung. Hal ini mengakibatkan kelebihan penduduk dan kekurangan bahan pangan. Kekurangan bahan pangan merupakan salah satu indikasi terjadinya kemiskinan.

Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan, anatara lain:

a.         Distribusi pendapatan dan lapangan pekerjaan yang tidak merata.

b.        Tingkat inflasi.

c.         Alokasi serta kualitas SDA dan ketersediaan fasilitas yang kurang.

d.        Sarana pendidikan dan teknologi yang tidak merata di daerah-daerah.

e.         Kondisi politik dan peperangan yang terjadi di suatu wilayah.

f.         Bencana alam.

2.1.3        Dampak Kemiskinan

Dampak akibat kemiskinan yang terjadi di Indonesia, sbb:

a.        Penggangguran

Jumlah pengganguran yang terjadi pada awal tahun 2011 mencapai 8,12 juta orang. Angka penggangguran ini cukup fantatis, mengingat krisis multidimensional yang sedang dihadapi oleh bangsa saat ini. Banyaknya penggangguran, berarti mereka tidak bekerja dan otomatis mereka tidak mendapatkan penghasilan. Dengan tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan, mereka tidak data memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara otomatis, pengangguran menurunkan daya saing dan beli masyarakat.

b.      Kekerasan

Kekerasan yang terjadi biasanya disebabkan karena efek pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah yang benar dan halal.

c.       Pendidikan

Mahalnya biaya pendidikan, mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Akhirnya, kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.

d.      Kesehatan

Biaya pengobatan yang terjadi pada klinik pengobatan bahkan rumah sakit swasta besar sangat mahal dan biaya pengobatan tersebut tidak terjangkau oleh kalangan masyarakat miskin.

e.       Konflik sosial bernuansa SARA

Konflik SARA terjadi karena ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi kemiskinan yang semakin hari semakin akut. Hal ini menjadi sebuah bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. Terlebih lagi fenomena bencana alam yang sering terjadi di negeri ini, yang berdampak langsung terhadap meningkatnya angka kemiskinan. semuanya terjadi hamper merata di setiap daerah di Indonesia, baik di pedesaan maupun diperkotaan.

2.2 Penelitian Kemiskinan di Provinsi Banten

Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun dipisahkan sejak tahun 2000 dengan pusat pemerintahan di kota Serang serta berdasarkan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km². Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa.

Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial, Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan posisi geografis dan pemerintahan maka wilayah Banten terutama daerah Tangerang raya (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) merupakan wilayah penyangga bagi Jakarta. Secara ekonomi wilayah Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura.

Jumlah penduduk Banten dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2000, penduduk Banten berjumlah 8,09 juta jiwa tetapi pada akhir 2012 meningkat menjadi 11,25 juta jiwa, atau tumbuh rata-rata sebesar 3.25% per tahun. Persebaran penduduk di Banten secara spasial tidak merata, karena masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang  dan Kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah kurang dari 14 persen dari seluruh wilayah Banten, ketiga wilayah tersebut pada tahun 2012 dihuni sekitar 43 persen dari seluruh penduduk Banten. Akibatnya, tingkat penyebaran penduduk menjadi tidak merata.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam pembangunan dalam sebuah wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja akan semakin pesat perkembangan pembangunan sebuah wilayah.Lebih dari 50 persen dari total tenaga kerja di Banten berdomisili di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, yaitu kabupaten/kota yang terkenal sebagai pusat bisnis dan konsentrasi industry. Akibatnya, serapan tenaga kerja di Sektor Perdagangan dan Sektor Industri begitu mendominasi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2005 mayoritas berasal dari sektor industri pengolahan (49,75%), diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran (17,13%), pengangkutan dan komunikasi (8,58%), serta pertanian yang hanya 8,53%. Namun berdasarkan jumlah penyerapan tenaga kerja, industri menyerap 23,11% tenaga kerja, diikuti oleh pertanian (21,14%), perdagangan (20,84%) dan transportasi/komunikasi yang hanya 9,50%.

2.2.1 Kemiskinan di Provinsi Banten

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin versi BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Pada tahun 2007-2012 kemiskinan di Provinsi Banten mulai bergerak turun. Program-program anti kemiskinan yang digulirkan oleh pemerintah seperti BLT, PNPM Mandiri, P2KP dan lain sebagainya, membuat jumlah penduduk miskin terkoreksi dan terus mengalami penurunan.Namun berdasarkan penelitian terbaru untuk periode Maret 2012 – September 2013 kemiskinan di Provinsi Banten mengalami peningkatan. Berikut ini data yang di dapatkan dari BPS Provinsi Banten:

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2012 - September 2013

Jumlah penduduk miskin di Banten pada bulan September 2013 mencapai 682,71 ribu orang (5,89 persen). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2013, maka selama enam bulan tersebut terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 26,47 ribu orang (4,03 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2013 - September 2013 penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebesar 50,66 ribu orang (13,93 persen), sementara penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang sebesar 24,2 ribu orang (8,27 persen).

Beberapa faktor terkait peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2013 - September 2013 di perkotaan:

a. Selama periode Maret-September 2013 inflasi umum relatif tinggi, yaitu sebesar 5,76 persen akibat kenaikan harga bbm pada bulan Juni 2013.

b. Upah buruh konstruksi secara riil turun sebesar 3,15 persen dari Rp. 44.471,- menjadi Rp. 43.070,-.

Beberapa faktor terkait dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2013 - September 2013 di perdesaan :

a. Upah riil buruh pertanian meningkat dari Rp 22.340,- menjadi Rp 22.609,- pada September 2013.

b. Pertumbuhan sektor pertanian pada Triwulan I ke Triwulan III 2013 menunjukkan angka positif yaitu sebesar 2,11 persen.

Sampai dengan tahun 2012, jumlah dan persentase penduduk miskin di Banten menunjukan trend menurun. Namun, pada Maret 2013 jumlah penduduk miskin mengalami sedikit kenaikan diakibatkan oleh inflasi umum yang relative tinggi yaitu sebesar 3.80 persen. Kemudian pada September 2013 jumlah penduduk miskin di Banten kembali mengalami kenaikan sebesar 4.03 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten dari tahun 2007 sampai dengan 2013 ditunjukan oleh gambar berikut ini: 

 

2.3 Cara Menghadapi Kemiskinan

Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi. Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni :

a.         Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan

b.        Pemerintahan yang baik (good governance)

c.         Pembangunan sosial

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu :

a.         Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan.

§  Penyedekahan merupakan satu cara yang baik untuk membantu golongan termiskin dalam masyarakat. Tetapi ia tidak dapat mengatasi masalah kemisikinan secara keseluruhan.

§    Penyediaan fasilitas umum dan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Misalnya, penyediaan beras murah untuk orang miskin (raskin), pelayanan kesehatan gratis di puskesmas, fasilitas air bersih, pendidikan dasar gratis (murah), dan listrik murah.

b.     Intervensi jangka menengah dan panjang meliputi: Pembangunan sektor swasta, Kerjasama regional, APBN dan administrasi, Desentralisasi, Pendidikan dan Kesehatan Penyediaan air bersih dan Pembangunan perkotaan. Contoh dari investasi ini, antara lain:

§   Pengendalian laju pertumbuhan populasi penduduk, terutama golongan penduduk miskin. Pengendalain laju populasi tersebut bisa dilakukan dengan kembali menggiatkan program keluarga berencana.

§        Meningkatkan Mutu SDM, hal ini bisa dimulai dari kementerian terkait, Dirjen, hingga tingkat daerah dengan melakukan koordinasi yang terarah dan solid.

§    Meningkatkan Kesehatan, investasi kesehatan adalah masalah pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan menciptakan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan bagaimana menciptakan budaya.

Berikut Ini adalah Daftar Program-Program Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi kemiskinan Di Indonesia:

§         Menaikan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya

§  Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Tetap mempertahankan program lama seperti:

·      BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

·      RASKIN (Beras Miskin).

·      BLT (Bantuan Langsung Tunai).

·      Asuransi Miskin.

§   Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.5000,- per Kg).

§    Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.

§         Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

§         Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah.

§         Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan.

§     Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin.

§     Open Menu: kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list.

§      Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness.     

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

            Memiliki banyak polemik dalam menuntaskan kemiskinan membuat Indonesia harus sesegera mungkin berbenah diri. Kemiskinan memang tidak mungkin dihilangkan, namun bukan tidak mungkin untuk mengurangi persentase kemiskinan. Pengentasan kemiskinan bukan sematamata masalah permodalan dan keterampilan teknis, melainkan masalah bagaimana membangkitkan perasaan mampu mengatasi hidup di kalangan orang miskin dengan cara yang bermartabat dan menjaga harga diri.

3.2 Saran

Upaya penanganan kemiskinan harus menjadi prioritas dalam pemerintah. Selain itu pemerintah harus berusaha meningkatkan kemampuan dan pendidikan penduduk miskin agar keluar dari garis kemiskinan.

Kita sebagai orang yang peduli akan orang miskin kita harus berupaya membantu semampunya, bisa dalam bentuk fisik maupun non fisik. Kemudian bagi para orang-orang yang berkecukupan, janganlah kita bersenang-senang diatas penderitaan orang lain. Masih banyak di luar sana yang sangat membutuhkan uluran tangan kita.

DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

www.damandiri.or.id/file/buku/buku3haryono2005bab2.pdf

www.undp.or.id/pubs/imdg2005/BI/TUJUAN%201.pdf

komunitas.wikispaces.com/file/view/kemiskinan+dan+upaya+pemberdayan+masyarakt.pdf

ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/156/0

www.p2kp.org/wartaprint.asp?mid=1495&catid=2&

komunitas.wikispaces.com/file/view/kemiskinan+dan+upaya+pemberdayaan+masyarakt.pdf

www.bappeda-purwakarta.or.id/artikel/kemiskinan%20perempuan.pdf

id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 04/01/36/Th.VIII, 2 Januari 2014

www.banten.bps.go.id